JABAROKE.COM- Disela -sela kegiatan Digital Capacity Building Program for Civil Servant of West Java Province, Sekda Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menyampaikan agar para Sekda Kabupaten/Kota peserta pelatihan harus berorientasi outcomes, yakni langsung bergerak melakukan tindak lanjut penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerahnya.
“Pascapelatihan ini, mereka kita pacu untuk melakukan akselerasi penerapan SPBE dan transformasi digital di daerahnya masing-masing. Saya minta Kabupaten Sumedang yang sudah one step ahead dalam SPBE, membantu Pemprov memberikan pendampingan melalui Digital Services Living Lab,” kata Sekda Jabar Setiawan di Kampus Local Government Officials Development Institute (LOGODI) Korea. Kamis (1/6).
Sekda Setiawan berharap, dengan bergeraknya Kabupaten/Kota, Indeks SPBE Jabar bisa menembus 3,5 dan akan menjadi leverage bagi peningkatan Indeks SPBE Nasional menuju Indonesia World Class Government.
Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menyambut baik penugasan sekaligus tantangan dari Pemprov Jabar tersebut. “Kami jawab tantangan Pak Sekda Jabar dengan menyiapkan tim coaching yang siap memberikan pendampingan kepada 7 Kabupaten/Kota Piloting,” kata Herman.
Pemda Kabupaten Sumedang sudah membangun ‘Digital Services Living Lab’. Sebuah platform digital untuk pembelajaran dan replikasi penerapan SPBE. “Teman-teman Kabupaten/Kota akan kami minta gabung di Digital Services Living Lab. Nanti mereka bisa saling belajar, saling adaptasi dan saling adopsi dalam transformasi digital. Dalam praktikya nanti akan kami dampingi,” ujar Herman.
Transformasi digital dalam pemerintahan di era Society 5.0 (bahkan di Korea Selatan sudah memasuki Society 6.0) merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan efektivtas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Paradigma society 5.0 adalah citizen/human centric, yakni mengutamakan kepentingan warga masyarakat. “Transformasi digital melalui penerapan SPBE hanya alat dan media saja. Tujuan utamanya adalah warga masyarakat, bagaimana pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan lebih cepat, lebih murah dan lebih baik,” kata Setiawan.(RLS)
