Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kampung Makmur melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Brilliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket) tentang mitra toko daring lembaga kebijakan pengadaan produk pemerintah (LKPP), Senin (24/3/2025). Perjangian diteken Plt Direktur Kampung Makmur yang juga Sekda Tuti Ruswati di ruang kerja Sekda Sumedang.
Menurut Tuti, kerja sama tersebut merupakan langkah awal bagi PT. Kampung Makmur agar bisa sesuai dengan harapan dan tujuan yakni menggerakan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini adalah langkah awal agar BUMD Kampung Makmur ini bisa sesuai harapan dan tujuan di bentuknya suatu BUMD yakni menggerakan ekonomi daerah, dan lebih jauhnya meningkatkan PAD,” ujarnya.
Menurutnya, melalui Mbizmarket tersebut, mudah-mudahan bisa meningkatkan peran dan fungsi BUMD di Sumedang. “Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal atau meningkatkan siklus ekonomi di tingkat lokal sehingga untuk barang dan jasanya memprioritaskan untuk ekonomi lokal, karena harus mengendalikan tentang inflasi daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tentunya diprioritaskan prodak-prodak di Sumedang,” tuturnya.
Sementara itu, Vice President of Mbizmarket Joko Wardoyo berharap semoga kerja sama tersebut bisa berdampak positif bagi kedua belah pihak. “Kami akan melibatkan seluruh UMKM di Kabupaten Sumedang untuk bisa mendaftar menjadi bagian dari proses pengadaan pemerintah. Sehingga dampak dari kerja sama ini bisa dirasakan secara keseluruhan untuk para UMKM atau pun masyarakat di Kabupaten Sumedang,” harapnya.
Setelah perjanjian kerja sama tersebut, pihaknya akan berkonsultasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program-program kegiatan yang akan dijalankan. “Setelah kegiatan hari ini kami akan berkonsultasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan program-program kegiatan yang akan dijalankan. Salah satunya akan lakukan sosialisasi untuk seluruh OPD di Sumedang karena banyak fitur-fitur baru Mbizmarket yang harus diketahui oleh OPD agar bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa lebih optimal lagi,” katanya. [*]
